SEMARANG – Kebutuhan dokter di Jawa Tengah hingga kini masih tinggi. Provinsi ini setidaknya masih membutuhkan 16.458 orang dokter yang perlu ditempatkan di semua kabupaten/kota.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno mengatakan, perbandingan jumlah dokter umum maupun spesialis masih kurang dibandingkan persebaran penduduk yang ada di Indonesia. Sesuai standar World Health Organization (WHO), 1 orang dokter mengakomodasi 1.000 penduduk.
“Khusus di Jawa Tengah, saat ini memiliki 11.405 dokter. Sedangkan jumlah idealnya setidaknya 27.863 dokter,” kata Sumarno saat menghadiri acara Musyawarah Wilayah Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) Regional Wilayah IV di Hotel Santika Premiere Semarang, Jumat, 19 September 2025.
Dia bilang, lulusan dokter umum maupun spesialis dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia jumlahnya masih belum mencukupi. Untuk itu peran AIPKI dibutuhkan untuk memperbanyak lulusan baru kedokteran untuk menekan gap yang ada.
Sumarno juga meminta asosiasi memiliki program atau edukasi kepada publik supaya banyak pelajar yang berminat melanjutkan pendidikan di Universitas jurusan kedokteran.
Menurutnya, stigma atau persepsi publik mahalnya biaya masuk fakultas kedokteran di universitas harus dihilangkan. Dengan begitu, membuka peluang lebih lebar kepada setiap anak-anak bangsa untuk berani melanjutkan pendidikan tinggi di jurusan kedokteran.
“Barangkali secara akademik di sekolah SMA mungkin sebetulnya mereka punya potensi untuk masuk di kedokteran. Akan tetapi begitu bicara masalah biaya itu pasti enggak akan berani,” katanya.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidilan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Khairul Munadi mengatakan, tantangan untuk dunia kesehatan di Indonesia selain jumlah dokter yang kurang, ada juga tantangan distribusi.
Menurut dia, butuh kerjasama semua pihak, baik pemerintah pusat hingga daerah, serta dari kalangan perguruan tinggi, dan lainnya untuk mengatasi tantangan tersebut.
“Contoh kecil saja. Untuk pendidikan kedokteran dan spesialis butuh rumah sakit. Rumah sakit tidak mungkin didirikan sendiri oleh perguruan tinggi apalagi kampus yang baru. Sehingga perlu bergandengan tangan, perlu didukung peran pemerintah daerah juga,” katanya.
Dia bilang dalam menuju Indonesia sehat 2045, Presiden Prabowo Subianto punya harapan untuk membuka 158 program studi kedokteran baru.
Humas dan Kemitraan AlPKI, Tonang Dwi Ardyanto, menambahkan, sejak asosiasi didirikan pada 2001, dari 17 fakultas kedokteran kini berkembang menjadi 127 anggota. Keberadaan asosiasi memiliki tujuan untuk menjaga mutu pendidikan kedokteran.
Adapun inti pokok penyelenggaraan forum kali ini, bagaimana menjawab persoalan pemenuhan kebutuhan dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia. (*)
Reporter: Ismu Puruhito
