Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan tajam dalam sembilan bulan terakhir. Selain dipengaruhi kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum, gaya komunikasi politik Presiden juga dinilai berpotensi memperbesar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Survei terbaru Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menunjukkan tingkat kepuasan terhadap kinerja Prabowo berada di angka 51,1 persen pada Juli 2026. Angka tersebut turun sekitar 30,1 poin persentase dibandingkan November 2025 yang mencapai 81,2 persen. Sementara itu, masyarakat yang menyatakan kurang puas atau tidak puas meningkat dari 16 persen menjadi 46,9 persen.
Penurunan itu menjadi peringatan bagi pemerintah karena terjadi dalam waktu relatif singkat. Dukungan publik yang sebelumnya sangat tinggi belum sepenuhnya dapat dipertahankan setelah masyarakat mulai mengevaluasi pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintahan secara langsung.
Retorika Tidak Selalu Sejalan dengan Pengalaman Masyarakat
Artikel tersebut menyoroti bahwa gaya komunikasi Prabowo yang tegas dan bersemangat sebelumnya menjadi salah satu kekuatan politiknya. Namun, ketika kondisi yang dirasakan masyarakat tidak sesuai dengan pesan optimistis pemerintah, gaya komunikasi semacam itu dapat berbalik menjadi beban politik.
Masyarakat tidak hanya menilai pemerintah berdasarkan pidato, slogan, atau pernyataan para pejabat. Penilaian juga terbentuk dari pengalaman sehari-hari, seperti harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, pendapatan, akses pelayanan publik, kepastian hukum, dan situasi politik nasional.
Karena itu, pernyataan pemerintah yang terlalu optimistis berisiko dianggap tidak menggambarkan kondisi sebenarnya. Semakin besar jarak antara narasi pemerintah dan pengalaman masyarakat, semakin besar pula potensi munculnya ketidakpercayaan publik.
Retorika yang keras, defensif, atau menyederhanakan persoalan ke dalam dua pilihan juga dinilai tidak selalu efektif. Kritik terhadap kebijakan pemerintah seharusnya tidak langsung diposisikan sebagai penolakan terhadap tujuan program atau sebagai bentuk ketidakberpihakan kepada rakyat.
Dalam sistem demokrasi, kritik dapat menjadi bahan evaluasi agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran. Pemerintah justru dapat memperkuat kepercayaan publik apabila bersedia menjelaskan persoalan secara terbuka, mengakui kekurangan, dan menunjukkan langkah perbaikan yang terukur.
Kondisi Ekonomi Menjadi Faktor Utama
Hasil survei SMRC memperlihatkan bahwa penurunan kepuasan terhadap Prabowo berkaitan erat dengan memburuknya penilaian masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional.
Hanya 15,7 persen responden yang menilai kondisi ekonomi Indonesia pada Juli 2026 berada dalam keadaan baik atau sangat baik. Sebaliknya, 49,4 persen responden menganggap kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk.
Penilaian negatif tersebut meningkat tajam dibandingkan November 2025. Saat itu, masyarakat yang menganggap kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk masih berada di angka 22,7 persen. Sementara masyarakat yang menilai ekonomi baik atau sangat baik turun dari 40 persen pada November 2025 menjadi 15,7 persen pada Juli 2026.
Temuan itu memperlihatkan bahwa angka pertumbuhan ekonomi secara makro belum tentu langsung dirasakan sebagai peningkatan kesejahteraan oleh masyarakat. Publik cenderung menilai ekonomi berdasarkan keadaan rumah tangga mereka, termasuk kemampuan membeli kebutuhan pokok, memperoleh pekerjaan, membayar pendidikan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dalam kondisi semacam ini, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menampilkan capaian statistik. Pemerintah juga perlu menjelaskan bagaimana kebijakan ekonomi dapat memberikan dampak konkret bagi kehidupan masyarakat.
Persepsi terhadap Politik dan Penegakan Hukum Ikut Memburuk
Selain ekonomi, penurunan kepuasan publik juga berkaitan dengan memburuknya penilaian terhadap kondisi politik nasional.
Survei SMRC mencatat hanya 13,5 persen masyarakat yang menilai situasi politik nasional berada dalam kondisi baik atau sangat baik. Sebaliknya, sebanyak 42,8 persen menilai kondisi politik buruk atau sangat buruk.
Persepsi positif terhadap kondisi politik turun dari 35,8 persen pada November 2025 menjadi 13,5 persen pada Juli 2026. Pada periode yang sama, persepsi negatif meningkat dari 23 persen menjadi 42,8 persen.
Penilaian terhadap penegakan hukum juga menunjukkan kecenderungan serupa. Hanya 26,4 persen masyarakat yang menilai kondisi penegakan hukum baik atau sangat baik. Sebanyak 37,6 persen lainnya menilai kondisi tersebut buruk atau sangat buruk.
Persepsi positif terhadap penegakan hukum turun dari 42,5 persen pada November 2025 menjadi 26,4 persen pada Juli 2026. Sementara itu, penilaian negatif meningkat dari 25,7 persen menjadi 37,6 persen.
Temuan tersebut memperlihatkan bahwa popularitas seorang presiden tidak hanya bergantung pada program ekonomi. Konsistensi penegakan hukum, kualitas demokrasi, keterbukaan pemerintah, dan perlakuan yang setara terhadap seluruh warga juga menjadi bagian penting dalam membentuk kepercayaan publik.
Pemerintah Perlu Mengubah Pendekatan Komunikasi
Menurunnya tingkat kepuasan tidak serta-merta berarti seluruh masyarakat menolak pemerintahan Prabowo. Angka 51,1 persen menunjukkan bahwa kelompok yang merasa puas masih sedikit lebih besar daripada kelompok yang tidak puas. Namun, selisihnya semakin tipis sehingga tidak dapat dianggap sebagai persoalan biasa.
Pemerintah perlu membaca hasil survei tersebut sebagai bahan evaluasi, bukan sekadar serangan politik. Membantah hasil survei tanpa memperbaiki persoalan mendasar berpotensi memperkuat kesan bahwa pemerintah tidak mendengarkan keresahan masyarakat.
Komunikasi politik pemerintah juga perlu lebih terukur. Pernyataan seorang presiden memiliki pengaruh yang jauh lebih besar dibandingkan pernyataan politikus biasa. Setiap ucapan dapat memengaruhi persepsi masyarakat, respons pasar, hubungan antarlembaga, hingga kepercayaan investor.
Karena itu, komunikasi yang tegas tetap diperlukan, tetapi harus disertai data yang dapat diperiksa, penjelasan yang jernih, dan empati terhadap masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan.
Presiden dan para pejabat pemerintah perlu menghindari kecenderungan menjawab kritik dengan serangan balik. Pendekatan yang lebih terbuka dapat dilakukan dengan menjelaskan kendala program, mengakui kesalahan apabila terjadi, serta menyampaikan langkah perbaikan beserta target waktunya.
Kinerja Nyata Menjadi Penentu Utama
Pada akhirnya, popularitas seorang presiden tidak dapat dipertahankan hanya melalui retorika. Dukungan publik akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah menerjemahkan janji politik menjadi perubahan yang dapat dirasakan masyarakat.
Program pemerintah perlu dijalankan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Persoalan ekonomi harus dijawab melalui kebijakan yang mampu menjaga daya beli, membuka lapangan kerja, memberikan kepastian bagi dunia usaha, dan melindungi kelompok masyarakat yang rentan.
Di bidang politik dan hukum, pemerintah perlu memastikan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat tetap dihormati serta penegakan hukum dilakukan secara adil tanpa membedakan kedudukan dan kedekatan politik.
Survei SMRC dilakukan pada 5–19 Juli 2026 dengan melibatkan 749 responden yang dipilih secara acak. Sebanyak 83,8 persen responden diwawancarai melalui telepon, sedangkan 16,2 persen lainnya diwawancarai secara langsung. Survei tersebut memiliki margin of error sekitar 3,7 persen.
Penurunan kepuasan publik menjadi sinyal bahwa masyarakat mulai memberikan evaluasi yang lebih kritis terhadap pemerintahan Prabowo. Ke depan, kemampuan pemerintah memperbaiki kondisi ekonomi, politik, dan penegakan hukum akan jauh lebih menentukan daripada kekuatan pidato atau slogan politik.
Retorika dapat membantu pemerintah menjelaskan arah kebijakan. Namun, tanpa pelaksanaan yang konsisten dan hasil yang dirasakan masyarakat, retorika justru berisiko menurunkan kepercayaan sekaligus popularitas pemerintah.
