Bogor – Dampak musim kemarau di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semakin meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor mencatat sebanyak 140.724 warga terdampak kekeringan dan krisis air bersih hingga akhir Juli 2026.
Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, M Adam Hamdani, menjelaskan bahwa data tersebut dihimpun sejak 10 Juni sampai 31 Juli 2026. Warga terdampak tersebar di 28 kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor.
Kekeringan dilaporkan telah menjangkau 104 desa dan kelurahan. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat di sejumlah wilayah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak, mencuci, mandi, hingga keperluan sanitasi.
Untuk membantu masyarakat, BPBD Kabupaten Bogor melakukan pendistribusian air bersih ke berbagai wilayah terdampak. Hingga 31 Juli 2026, penyaluran dilakukan melalui 267 titik distribusi dengan jumlah air bersih yang telah dikirim mencapai 1.142.000 liter.
Perluasan dampak kekeringan berlangsung cukup cepat. Pada 25 Juli 2026, BPBD masih mencatat 24 kecamatan terdampak dengan jumlah warga yang mengalami kesulitan air bersih sebanyak 94.002 jiwa. Dalam waktu kurang dari satu pekan, jumlah wilayah terdampak bertambah menjadi 28 kecamatan, sedangkan jumlah warga terdampak melonjak menjadi lebih dari 140 ribu jiwa.
Jika dibandingkan dengan kondisi pada pertengahan Juli, peningkatan tersebut terlihat semakin signifikan. Pada 16 Juli 2026, kekeringan baru tercatat melanda 13 kecamatan dan 29 desa dengan jumlah warga terdampak sebanyak 42.691 jiwa. Saat itu, BPBD telah mendistribusikan sekitar 350 ribu liter air bersih ke 74 titik.
Sebelumnya, pada 12 Juli 2026, jumlah warga yang mengalami kesulitan air bersih masih berada di angka 22.065 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan. Perkembangan data tersebut menunjukkan bahwa krisis air bersih di Kabupaten Bogor terus meluas seiring berlanjutnya musim kemarau.
Penurunan intensitas hujan menyebabkan debit sumber mata air yang digunakan masyarakat ikut menyusut. Di Desa Sukawening, Kecamatan Dramaga, misalnya, BPBD mendistribusikan 5.000 liter air bersih setelah 330 kepala keluarga atau 1.186 warga mengalami kekurangan pasokan air.
Dalam proses penanganannya, petugas BPBD berkoordinasi dengan pemerintah desa serta pengurus RT dan RW untuk melakukan asesmen lapangan. Hasil asesmen tersebut digunakan untuk menentukan lokasi yang paling membutuhkan bantuan dan jumlah air bersih yang harus didistribusikan.
Meski penyaluran air melalui kendaraan tangki dapat membantu memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, bantuan tersebut masih bersifat sementara. Distribusi harus dilakukan secara berkala selama sumber air warga belum kembali normal atau belum tersedia alternatif pasokan yang lebih stabil.
Masyarakat juga diimbau menggunakan air secara hemat dan memprioritaskannya untuk kebutuhan penting. Warga yang mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih diminta segera melapor kepada pemerintah desa atau BPBD agar kondisi di lapangan dapat didata dan ditangani.
Meluasnya kekeringan hingga menjangkau lebih dari separuh kecamatan di Kabupaten Bogor menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Selain memastikan distribusi air bersih tetap berjalan, diperlukan langkah penanganan jangka menengah dan panjang, seperti pemetaan wilayah rawan, pemeliharaan sumber air, pembangunan fasilitas penampungan, serta penguatan jaringan pasokan air untuk menghadapi musim kemarau berikutnya.
